Bondowoso (Humas) Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terus diperkuat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Salah satu ikhtiar tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi implementasi Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.Selasa 28 Juli 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menyerap berbagai masukan sebagai pijakan penyempurnaan kebijakan dan tata kelola layanan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala MAN, MTsN, dan MIN se-Kabupaten Bondowoso, Ketua KKG dan MGMP, Ketua KKMMI, KKMMTs, dan KKMMA, Ketua Pokjawas Madrasah dan PAI, Ketua IPARI, Ketua APRI, Ketua FKDT, Kepala SLB Badean Bondowoso, serta Tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag., M.HI., saat membuka forum menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda administratif ataupun forum diskusi rutin, melainkan ruang musyawarah untuk membangun formula pelayanan yang semakin memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk membicarakan pelayanan. Kita hadir bersama mencari cara agar layanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inilah makna utama dari forum yang kita selenggarakan,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan karakter masyarakat di era digital menuntut birokrasi untuk terus berbenah. Masyarakat tidak lagi hanya mengharapkan pelayanan yang cepat, tetapi juga mudah diakses, transparan, responsif, serta mampu memberikan kepastian dan kemudahan dalam setiap proses pelayanan.

Karena itu, transformasi digital yang tengah dijalankan Kementerian Agama tidak boleh dipahami sebatas pemanfaatan teknologi ataupun kehadiran aplikasi baru. Lebih dari itu, transformasi digital merupakan perubahan cara berpikir, budaya kerja, dan cara melayani masyarakat agar semakin efektif, efisien, dan berdampak.

“Teknologi harus mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi harus menjadi solusi, bukan menghadirkan kerumitan. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar terlihat aktivitasnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kementerian Agama yang menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan umat dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Moh. Ali Masyhur juga menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak mungkin dibangun dari ruang yang tertutup. Pelayanan publik yang terus berkembang justru lahir dari kesediaan institusi mendengar kritik, menerima masukan, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

“Kepercayaan masyarakat merupakan modal paling berharga bagi setiap institusi. Kepercayaan itu tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun budaya kerja yang bersih, melayani, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Kantor berharap Forum Konsultasi Publik mampu menjadi energi perubahan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam memperkuat kolaborasi, melahirkan inovasi pelayanan, serta menghadirkan kebijakan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Moh. Ali Masyhur mengajak seluruh peserta untuk memberikan kontribusi terbaik melalui gagasan, masukan, dan evaluasi yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif, penyampaian kritik, saran, dan rekomendasi dari para peserta. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bagian penting dalam proses monitoring, evaluasi, serta penyempurnaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Melalui forum ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun pelayanan publik yang semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.(Tim)